Pemerintahan Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012)
Pemerintah Desa adalah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselengarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Prangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan (Saparin, 1986:12).
Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD. Pengertian desa Pemerintah dalam hal ini merupakan suatu lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan memerintah kepada bawahannya atau seluruh masyarakat yang didasarkan atas peraturan yang berlaku. Pengertian pemerintah dapat dibagi dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas adalah pemerintahan yang merupakan gabungan antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah pemerintahan yang hanya mencakup lembaga eksekutif saja (Saparin, 1986:13).
Desa adalah sebagai tempat tinggal kelompok atau sebagai masyarakat hukum dan wilayah daerah kesatuan administratif, wujud sebagai kediaman beserta tanah pertanian, daerah perikanan, tanah sawah, tanah pangonan, hutan blukar, dapat juga wilayah yang berlokasi ditepi lautan/danau/sungai/irigasi/ pegunugan, yang keseluruhannya merupakan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Hak Ulayat Masyarakat Desa (Kartohadikusumo, 1988). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003:21).
Hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ini bukanlah hak otonomi sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Pada hakekatnya Pemerintahan Desa tumbuh dalam masyarakat yang diperoleh secara tradisionil dan bersumber dari hukum adat. Jadi Desa adalah daerah otonomi asli berdasarkan hukum adat yang berkembang dari rakyat sendiri menurut perkembangan sejarah yang dibebani oleh instansi atasannya dengan tugas-tugas pembantuan.
”Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten”.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah Kabupaten sehingga setiap warga Desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungan masyarakatnya.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa
Tugas pokok dan fungsi kepala desa, sebagai berikut (peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintah desa):
1. Menyelenggarakan pemerintahan desa.
a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
2. Membina kehidupan masyarakat Desa.
a. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat;
b. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
a. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
b. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa

2.1.2 Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam bidang kemasyarakatan
Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya dalam bidang kemasyarakatan pada dasarnya cukup besar. Hal ini tercermin dengan sifat pemerintah desa yang berhadapan langsung dengan masyarakat, baik secara sosial maupun kultural. Kewenangan Pemerintahan Desa dalam bidang kemasyarakatan secara garis besar dapat diidentifikasikan sebagai berikut: (Widjaja, 2003:22).
1. Pembinaan kemasyarakatan yang meliputi keamanan, ketertiban dan kesejahteraan sosial;
2. Pembinaan gotong royong
3. Pembinaan kelembagaan baik lembaga masyarakat maupun lembaga adat;
4. Pembinaan kemasyarakatan dalam arti luas baik yang menyangkut aspek keduniawian misalnya tersedianya pangan, sandang, maupun papan bagi masyarakat dan aspek kerohanian yang meliputi rasa aman, keagamaan, dan lain-lain.
5. Pembinaan dan pelestarian adat istiadat yang berkembang dimasyarakat, yang pelaksanaanya menjadi tugas dan tanggung jawab dari pada lembaga adat desa.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s