Kebijakan Disiplin PNS

Salah satu kebijakan lain yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, peraturan tersebut merupakan pengganti dari PP Nomor 8 Tahun 1974 tentang Disiplin PNS. Namun demikian tentunya merubah sesuatu yang sudah lama melekat terhadap perubahan yang berlaku sangat sulit diterima, karena selama ini PNS sudah merasa ”nyaman” dengan kondisi yang ada, dan sudah menjadi rahasia umum di masyarakat bahwa PNS itu kurang disiplin dalam bekerja dan lambat dalam pelayanan.

Dengan terbitnya peraturan disiplin yang baru, banyak PNS yang merasa ”terusik” terutama bagi mereka yang berada di lingkup jabatan fungsional, padahal mereka juga sama PNS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dan berikut ini adalah beberapa penjelasan tentang disiplin PNS yang tertuan dalam PP No. 53 Tahun 2010, mudah-mudahan dapat lebih memahami dan memaknai disiplin kerja, karena dengan adanya peraturan disiplin banyak PNS yang ”takut” dengan mesin daftar hadir finger print, padahal sesuai dengan sumpah PNS apabila bekerja akan patuh dan taat terhadap peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Kewajiban PNS:

  1. Mengucapkan sumpah/janji PNS
  2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan
  3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila ,UUD-RI 1945,NKRI dan Pemerintah.
  4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang- undangan.
  5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS denga penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab
  6. Menjujung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS
  7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/ atau golongan;
  8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
  9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
  10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil;
  11. Masuk kerja dan menaati jam kerja
  12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
  13. Menggunakan dan memelihara barang- barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  14. Memberikan pelayanan sebaik – baiknya kepada masyarakat;
  15. Membimbing bawahan dalam melaksankan tugas;
  16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;
  17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Larangan PNS

  1. Menyalahgunakan wewenang;
  2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
  3. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan /atau lembaga atau organisasi internasional;
  4. Bekerja pada perusahaan ,konsultan asing,atau lembaga swadaya masyarakat asing;
  5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
  6. Melakukan kerjasama dengan atasan,teman sejawat, bawahan,atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
  7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kpd siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
  8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
  9. Bertindak sewenang – wenang terhadap bawahannya;
  10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga nengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
  11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
  12. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD atau DPRD dengan cara :
    1. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
    2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
    3. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
  13. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
  14. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye
  15. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama , dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkunagan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
  16. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP surat keterangan tanda Penduduk sesuai aturan perundang-undangan;
  17. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
  18. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  19. Menggunakan fasilitas yg terkait dg jabatan dalam kegiatan kampanye;
  20. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
  21. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluaraga, dan masyarakat.

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

  1. Hukuman Disiplin Ringan Teguran lisan; Teguran tertulis; Pernyataan tidak puas secara tertulis.
  2. Hukuman Disiplin Sedang : Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu) tahun; Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu ) tahun; Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 ( satu ) tahun.
  3. Jenis Hukuman disiplin Berat Terdiri dari : Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 3 ( tiga ) tahun; Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; Pembebasan dari jabatan; Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri sebagai PNS, dan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s