Program Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan Perkotaan

2.1.1        Program Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan Perkotaan

Program Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 2009 sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “Lembaga kepemimpinan Masyarakat” yang representative, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat dimasa mendatang serta menyiapkan “program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan” yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Lembaga kepemimpinan masyarakat (BKM/LKM) yang mengakar, representative dan dipercaya tersebut diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka” sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.

Program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dapat dikatagorikan sebagai berikut:

  1. PNPM inti: terdiri dari program/kegiatan pemberdayan masyarakat berbasis kewilayahan, yang mencakup PPK, P2KP, PISEW, dan P2DTK.
  2. PNMP Penguatan: terdiri dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral, kewilayahan. Serta khusus untuk mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaannya terkait pencapaian target tertentu. Pelaksanaan program-program ini mengacu pada kerangka kebijakan PNPM Mandiri.

Pendekatan atau upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

  1. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
  2. Memposisikan masyarakat sebagai penentu /pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
  3. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
  4. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan berkelanjutan ( BPM Prov. Bengkulu, 2008).

Melihat dari poin (d.) diatas maka proses pemberdayaan masyarakat adalah perwujudan dari pengembangan kapasitas masyarakat melalui cara pengembangan kelembagaan. Pemberdayaan adalah upaya memberi kekuatan, atau membantu penduduk untuk menemukan kekuatan mereka sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keinginan individunya. Pemberdayaan akan mendorong eksistensi diri, karena terhindar dari rasa tertekan. Pemberdayaan akan memberikan kekuatan untuk menjadikan sesuatu proses lebih lancar atau lebih terkontrol, pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan antar kekuasaan, antar individu, kelompok dan antar lembaga-lembaga sosial.

Dengan demikian dapat kita menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah:

  1. Menekankan kepada proses keanggotaan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya.
  2. Proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.
  3. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya.

2.1.2        P2KP Memfasilitasi Secara Mandiri dan Berkelanjutan

P2KP meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses perubahan perilaku masyarakat adalah melalui pendekatan pemberdayaan atau proses pembelajaran (edukasi) masyarakat dan penguatan kapasitas untuk mengedepankan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakatnya.

Kedua substansi P2KP tersebut sangat penting sebagai upaya proses transformasi P2KP dari ‘tataran Proyek‘ menjadi ‘tataran program‘ oleh masyarakat bersama pemerintah daerah setempat. Bagaimanapun harus disadari bahwa upaya dan pendekatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi perhatian pemerintah pusat, melainkan justru yang terpenting harus menjadi prioritas perhatian dan kebutuhan masyarakat bersama pemerintah daerah itu sendiri.

Substansi P2KP sebagai proses pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat dilakukan dengan terus menerus untuk menumbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat terhadap nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Proses pembelajaran di tingkat masyarakat ini berlangsung selama masa Program P2KP maupun pasca Program P2KP oleh masyarakat sendiri dengan membangun dan melembagakan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK).

Sedangkan substansi P2KP sebagai penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka mengedepankan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah, dilakukan melalui; pelibatan intensif Pemda pada pelaksanaan siklus kegiatan P2KP, penguatan peran dan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPK-D) agar mampu menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D) dan PJM Pronangkis Kota/Kab berbasis program masyarakat (Pronangkis Kelurahan), serta melembagakan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP).

Semua pendekatan yang dilakukan P2KP di atas, ditujukan untuk mendorong proses percepatan terbangunnya landasan yang kokoh bagi terwujudnya kemandirian penanggulangan kemiskinan dan juga melembaganya pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Dengan demikian, pelaksanaan P2KP sebagai “gerakan bersama membangun kemandirian dan pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai-nilai universal ” diyakini akan mampu membangun kesadaran kritis dan perubahan perilaku individu ke arah yang lebih baik. Perubahan perilaku individu yang secara kumulatif menimbulkan perubahan kolektif masyarakat inilah yang menjadi inti pendekatan Tridaya, yakni proses pemberdayaan masyarakat agar terbangun : daya sosial sehingga tercipta masyarakat efektif, daya ekonomi sehingga tercipta masyarakat produktif dan daya pembangunan sehingga tercipta masyarakat pembangunan yang peduli lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s