Pengembangan Masyarakat Berbasis Ekonomi

2.1  Pengembangan Perkebunan 

Sektor perkebunan adalah bagian atau bidang ilmu pertanian yang mempelajari pemanfaatan sumber daya hayati yang terkandung dipermukaan bumi untuk memenuhi hidup manusia. (Mubyarto, 1997:23).

Perkebunan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu:

1.   Perkebunan Rakyat, yaitu yang dilaksanakan oleh rakyat dikerjakan secara tradisional yang mana usaha budidaya perkebunan yang dilakukan tidak di atas lahan guna dan tanah yang digarap biasanya 25 Hektar (Mentan, 1995:2).

2.   Perkebunan Badan Usaha Milik Negara, yaitu perkebunan baik itu dalam bentuk jawatan, perusahaan umum atau persero, perusahaan daerah yang berdasarkan peraturan yang berlaku. (Dirjen Perkebunan, 1990:12).

3.   Perkebunan Besar Swasta yaitu Badan Usaha Perkebunan di atas tanah yang dikuasai atau sebagian modalnya dimiliki swasta (UU Perkebunan No. 22/1985 Pasal 1b).

Konsep perkebunan dapat digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu:

  1. Perkebunan Rakyat, yaitu perkebunan yang dilaksanakan oleh rakyat dan dikerjakan secara tradisional yang mana usaha budidaya perkebunan yang dilakukan tidak di atas lahan guna dan tanah yang digarap biasanya 25 Ha (Menteri Pertanian, 1992:2).
  2. Perkebunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu perkebunan baik itu dalam bentuk jawatan, perusahaan umum atau persero, perusahaan daerah yang berdasarkan peraturan yang berlaku (Dirjen Perkebunan, 1990:12).
  3. Perkebunan Besar Swasta, yaitu Badan usaha Perkebunan di atas tanah yang dikuasai atau sebagian modalnya dimiliki swasta(UU Perkebunan No. 22/1985 Pasal 1.b).

2.2  Pengembangan UKM

Menurut Amstrong dan Taylor (2000:33-35) peranan UKM dalam bidang pembangunan ekonomi regional adalah alat menciptakan lapangan kerja baru. Memiliki kemampuan memunculkan industri-industri kecil baru lainnya yang bersifat flexible, memiliki kemampuan mendorong terjadinya persaingan secara intensif antar UKM, mendorong investasi serta mampu meningkatkan hubungan industrial dan menyediakan kerja yang baik. Selain itu keberadaan usaha kecil dan menengah juga dapat mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi sebagian besar (mayoritas) dari rakyat Indonesia. Untuk berpartisipasi dalam usaha kecil pemerintah mengeluarkan kebijakan yang aspek pembiayaan dengan memusatkan perhatian pada pembinaan dan pengembangan sektor swasta dalam ukuran usaha kecil dan menengah. Keberhasilan ini dapat dijadikan landasan yang kuat untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi.

Tujuan pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha kecil adalah agar menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri. Selain itu pemerintah melakukan upaya pembinaan, pengeluaran UU No.9/1995 tentang Usaha Kecil, Undang-Undang ini menjelaskanupaya pemberdayaan usaha kecil melalui penciptaan iklim usaha. Usaha pengembangan dan kemitraan. Keberadaan usaha kecil perlu dibantu, dibina dan dikembangkan. Hal inikarena pengusaha kecil dalam uapaya pengembangan usahanya yang menghadapi berbagai kendala. Padahal peranan usaha kecil sangat penting untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah.

Memperdayakan UKM menjadi strategi dan kebijakan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidup dan perkembangan UKM sebagai penyedia lapangan kerja. Selain itu tidak memerlukan investasi yang besar. UKM merupakan sarana bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha sekaligus pendorong pembangunan daerah dengan menciptakannya kesempatan berusaha.

Dalam usaha mewujudkan sarana pemerintah, pemberdayaan UKM dilaksanakan dalam rangka arah kebijaksanaan sebagai sumber pencipta lapangan kerja. Meningkatkan daya saing memperluas akses dalam sumber permodalan khusunya perbankan.

Menurut Indiasti (2002:61) dalam analisis jawa barat, kesulitan akses UKM terhadap perbankan disebabkan:

  1. Suku bunga bank yang relatif tinggi.
  2. Perbankan kurang berpengalaman dalam menyalurkan kredit kepada UKM.
  3. UKM dan perbankan belum saling mengenal.

2.3  Perkoperasian

Organisasi Koperasi, UKM dan organisasi-organisasi para petani lain merupakan pengaturan-pengaturan institusional, dimana pentingnya kelembagaan tersebut telah muncul kembali dalam waktu belakangan ini untukdapat mengorganisasikan para petani kecil di pedesaan khusunya dalam rangka muncunya kebijaksanaan liberalisasi pasar pertanian. Keuntungan dari mengorganisasikan para petani kecil kedalam kelompok-kelompok, merupakan suatu upaya untuk mengurangi biaya-biaya transaksi dalam memperoleh akses kepada pasar-pasar input dan output,    disamping itu juga untuk memperbaiki kekuatan tawar-menawar dan negosiasi (improving the negotiating power) dari petani kecil dengan para pembeli dan penjual produk-produk agribisnis yang bermodal kuat.

Perlunya penyediaan jasa-jasa publik di wilayah pedesaan menjadi syarat agar masyarakat pedesaan dapat meningkatkan produktivitasnya. Jasa-jasa input (produksi) diwilayah pedesaan, air untuk irigasi, tenaga listrik, jalan penghubung desa dan jaringan telekomunikasi, yang dimasa lalu sepenuhnya disediakan dan dibiayai oleh pemerintah khusunya di Indonesia. Tetapi didaerah-daerah tertentu, persediaan jasa ini sangat kurang. Jika suatu wilayah pedesaan kekurangan infrastruktur barang publik, maka seringkali menjadi terisolir, sehingga hanya pedagang yang mampu memasukinya dan sebagai akibatnya pedagang tersebut akan menjadi spatial monopoly-monopsony   (monopoly atas sumberdaya tertentu disebuah wilayah) tertentu yang cenderung mengeksploitasi para petani kecil.

Kekurang akuntabilitas dan transparasi dari instansi-instansi pemerintah yang memberikan jasa-jasa publik diwilayah pedesaan, dan meningkatnya fiskal, telah mengarah kepada terjadinya desentralisasi pengambilan keputusan dan pengalihan  wewenang kepada daerah-daerah yang berkaitan dengan pemberian jasa-jasa publik kepada komunitas masyarakat wilayah pedesaan yang telah diberikan hak-hak dan bertanggung jawab untuk meningkatkan dana-dana yang dapat digali oleh daerah sendiri (PAD) serta pelimpahan hak-hak dalam pemanfaatan jasa-jasa pedesaan untuk kepentingan komunitas serta kelompok-kelompok  (dalam masa krisis yang berkepanjangan) telah mengarah kepada terjadinya desentralisasi pengambilan keputusan dan pengalihan wewenang  kepada daerah-daerah yang berkaitan dengan pemberian jasa-jasa publik kepada komunitas masyarakat wilayah pedesaan yang telah diberikan hak-hak dalam pemanfaatan jasa-jasa pedesaan untuk kepentingan komunitas serta kelompok-kelompok para pemakai jasa yang bersangkutan.

Hendar dan Kusnadi (1999:11) menyatakan bahwa dalam UU No.25 tahun1992, Koperasi didefinisikan sebagai:

“Badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekaluargaan”. 

Pengertian ini disusun tidak hanya berdasarkan pada konsep koperasi sebagai organisasi ekonomi dan sosial tetapi secara lengkap telah mencerminkan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku bagi bangsa Indonesia. Norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut tercerminkan dari fungsi dan peranan koperasi sebagai:

1). Alat untuk membangun dan mengambangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umunya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2).Alat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia danmasyarakat.

3). Alat untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

4). Alat untuk mewujudkan dan mengambangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Jika koperasi dipandang dari sudut organisasi ekonomi, pengertian koperasi dapat dinyatakan dalam kriteria identitas yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pelanggan. Ropke (2000:24) menjelaskan bahwa:

“Koperasi adalah suatu organisasi bisnis yang para pemilik atau anggotanya adalah juga pelanggan utama”. Kriteria identitas suatu koperasi akan merupakan  dalil atau prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha lainnya”.

Sejalan dengan pendapat tersebut diatas, Muenkner (1999:40) memberi definisi koperasi sebagai organisasi ekonomi yang mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:

  1. Adanya sekelompok orang yang menjamin hubungan antara sesamanya, dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan yang sama (sekelompok koperasi).
  2. Adanya dorongan (motivasi) untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok guna memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha bersama atas dasar swadaya dan saling tolong menolong (motivasi swadaya).
  3. Adanya perusahaan yang didirikan dan dikelola secara bersama-sama (perusahaan koperasi)
  4. Tugas perusahaan tersebut adalah untuk memberikan pelayanan kepada anggotanya (promosi anggota).
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s