Pembangunan Ekonomi

2.1.1   Pembangunan Ekonomi

Sebelum membahas tentang konsep pembangunan ekonomi, terlebih dahulu kita untuk menjelaskan arti pembangunan itu sendiri.  Todaro (2000:18) menyatakan bahwa “pembangunan bukan hanya fenomena semata namun pada akhirnya pembangunan tersebut diharapkan dapat melampaui sisi materi dan keuangan dan kehidupan manusia”. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial.

Todaro (2000:20), “mendefenisikan pembangunan merupakan suatu proses multidemensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan”.

Todaro (2000:21) dari defenisi diatas memberikan beberapa implikasi bahwa

  1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga pemerataan.
  2. Pembangunan juga diharapkan memperhatikan aspek kemanusiaan seperti peningkatan:
    • Life Sustenance: kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
    • Self-Esteem: kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai dan tidak diisap orang lain.
    • Freedom From Servitude: kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar diatas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi populer yaitu:

  1. Capacity, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau produktivitas.
  2. Equity, hal ini menyangkut aspek pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah.
  3. Empowerment, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.
  4. Sustainable, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan (Todaro, 2000:24).

Menurut Rostow dalam Arief (1996:29), “pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi lebih banyak pada jenis output dari pada yang diproduksi sebelumnya”.

Secara sederhana, pembangunan ekonomi dapat dipahami sebagai upaya melakukan perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya, yang ditandai dengan membaiknya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut adalah; kesempatan kerja, investasi, dan teknologi yang digunakan dalam proses produksi.

Soekanto (1984:45) mengemukakan pendapatnya tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi mempunyai 3 sifat penting, proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang.

Demikian pula dengan Todaro (2000:20), yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau negara yang sedang berkembang.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakekatnya faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sedangkan faktor non-ekonomi mencakup kondisi kultur sosial yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang atau yang berlaku.

Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan yang terus menerus menuju perbaikan, termasuk usaha meningkatkan produk perkapita. Namun demikian, dampak negatif dari pembangunan ekonomi antara lain adalah terjadinya kerusakan lingkungan hidup karena proses pembangunan yang tidak terencana dengan baik serta berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan akibat industrialisasi.

2.1.2   Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Perencanaan memiliki banyak makna sesuai dengan pandangan masing-masing ahli. Menurut Siagian (1994:189), “perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekat (estimate) sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian”. Sedangkan menurut Handoko (1999:23), “perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, penentuan program, dan prosedur serta standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan”. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan.

Menurut Tjokroamidjojo (1996:165) pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai dengan pandangan masyarakat bangsa itu”.

Adapun ciri-ciri perencanaan pembangunan ekonomi menurut Tjkroamidjojo (1996:167) adalah;

  1. Suatu usaha dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (steady social economy growth).
  2. Suatu usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan perkapita. Laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yakni setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk.
  3. Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju sektor industri.
  4. Adanya perluasan kesempatan kerja.
  5. Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antar daerah.
  6. Adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan.
  7. Upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan sendiri.
  8. Usaha terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

Sedangkan proses dan siklus perencanaan pembangunan, merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berlangsung terus menerus dan saling berkaitan, sehingga membentuk suatu siklus perencanaan pembangunan ekonomi. Proses perencanaan pembangunan dimulai dari pengumpulan informasi untuk dianalisis dan perumusan kebijaksanaan hingga peramalan (forecasting). Proses dan siklus perencanaan pembangunan ekonomi tersebut, sebelumnya agar mempunyai unsur-unsur pokok, antara lain; (Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan, adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel pembangunan dan implikasinya.

Seperti yang telah dikemukakan terdahulu bahwa pembangunan bertujuan untuk mewujudkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Di samping itu kemerdekaan sesuatu bangsa seringkali meningkatkan perasaan persamaan sebagai warga masyarakat dan bangsa. Semua hal tersebut menjadi beban yang berat bagi elit pemerintah untuk memimpin, mengarahkan dan membina kegiatan-kegiatan yang mendorong proses pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan ini menjadi penting.

Nugroho (2003:67-68), mengatakan pembangunan adalah sebuah kegiatan yang kolosal, memakan waktu panjang, melibatkan seluruh warga negara dan dunia internasional, dan menyerap hampir seluruh sumber daya negara bangsa. Oleh karena itu, sudah seharusnya jika pembangunan dimanagement. Kata Nugroho, perencanaan pembangunan menjadi kunci karena sesungguhnya ini adalah pekerjaan yang maha rumit seperti diketahui, istilah “pembangunan” adalah istilah khas dalam proses rekayasa sosial (dalam arti luas, termasuk ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya) yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang.

Kartasasmita (1997:48) mengatakan perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Handoko (1999:75) mengatakan ada dua alasan dasar perlunya perencanaan.

  1. Perencanaan dilakukan untuk mencapai “protective benefits” yang dihasilkan dan pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan.
  2. Perencanaan dilakukan untuk mencapai “positive benefits” dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi.

Banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang perencanaan yang baik dengan menyebutkan ciri-ciri, syarat-syarat, dan sebagainya. Sondang P. Siagian (1994:111) menyebutkan ciri-ciri rencana yang baik sebagai berikut:

  1. Rencana supaya mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
  2. Rencana supaya dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tujuan organisasi.
  3. Rencana supaya dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami teknik-teknik perencanaan.
  4. Rencana supaya disertai oleh suatu perincian yang teliti.
  5. Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
  6. Rencana supaya bersifat sederhana.
  7. Rencana supaya luwes.
  8. Di dalam rencana terdapat tempat pengambilan resiko.
  9. Rencana supaya bersifat praktis (pragmatis).
  10. Rencana supaya merupakan forecasfing.

Kunarto (1993:15) mengatakan perencanaan yang baik mempunyai beberapa persyaratan sebagai berikut:

  1. Didasari dengan tujuan pembangunan.
  2. Konsisten dan realistis.
  3. Pengawasan yang kontinu.
  4. Mencakup aspek fisik dan pembiayaan.
  5. Memahami berbagai ciri hubungan antar variabel ekonomi.
  6. Mempunyai koordinasi yang baik.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan dikelompokkan ke dalam dua sistem yaitu perencanaan dari atas ke bawah (top down planning) dan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning). Kedua bentuk perencanaan itu disebut oleh Kunarto (1993:13) perencanaan dilihat dari arus informasi. Menurut Kunarto Perencanaan dari atas ke bawah (top down planning) diartikan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau sasaran-sasarannya ditetapkan dari tingkat nasional dalam tingkat makro, kemudian diterjermahkan ke dalam perencanaan yang lebih mikro atau perencanaan tingkat daerah. Sedangkan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) diartikan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah atau perencanaan dalam tingkat mikro/proyek. Berdasarkan apa yang dikemukakan Kunarjo, dapat disimpulkan bahwa top down planning bersifat makro dan bottom up planning bersifat mikro.

Kartasasmita (1997:114-115) mengatakan perencanaan dari atas ke bawah (top down planning) dan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) termasuk kelompok perencanaan menurut proses/hirarki penyusunan. Menurut Ginandjar, perencanaan dari atas ke bawah merupakan pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada di bawah adalah penjabaran rencana induk yang berada diatas. Sedangkan perencanaan dari bawah ke atas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata. Pandangan ini timbul karena perencanaan dari bawah ke atas ini dimulai prosesnya dengan mengenali kebutuhan ditingkat masyarakat yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dan kegiatan pembangunan yang direncanakan. Anggapan bahwa mereka yang memperoleh pengaruh atau dampak langsung pembangunan seyogyanya terlibat langsung sejak tahap perencanaan, menjadi dasar pembenaran pendekatan perencanaan dari bawah keatas ini. Ginandjar mencontohkan perencanaan sektoral sebagai perencanaan dari atas ke bawah, (bersifat makro), dan perencanaan rinci merupakan contoh dari perencanaan dari bawah ke atas (bersifat mikro).

Mengacu pada pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dikatakan perencanaan dari atas ke bawah (top down planning) itu adalah perencanaan pembangunan yang dibuat oleh lembaga atau institusi pemerintah di pusat atau tingkat atas yang sifatnya makro atau menyeluruh, sedangkan perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning) adalah perencanaan yang dibuat oleh lembaga atau institusi pemerintah ditingkat bawah yang sifatnya mikro. Hal ini sering terjadi salah pengertian dan penafsiran dibanyak kalangan terhadap istilah top down planning dan bottom up planning. Khususnya mengenai bottom up planning sering dimaksudkan perencanaan yang dibuat oleh masyarakat secara langsung.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s