PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang (Halim, 2004). Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai kepentingan pengendalian terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengingat adanya otorisasi yang telah diberikan melalui penetapan ke dalam peraturan daerah dan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang. Tata usaha keuangan adalah tata buku yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dibidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual dibidang keuangan.

Tata usaha memegang peranan yang sangat penting, karena melalui tata usaha segala keterangan yang menyangkut kegiatan organisasi secara teratur dicatat dan dihimpun. Kumpulan keterangan yang berupa angka-angka dan kata-kata merupakan unsur data, yang kemudian data tersebut diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang dapat dipergunakan oleh orang/pihak yang membutuhkannya.

Penatausahaan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penatausahaan keuangan daerah meliputi:

  1. Penatausahaan pendapatan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pada tingkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
  2. Penatausahaan belanja pada tingkat SKPD dan tingkat SKPKD.
  3. Penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran sebagai pemerintah daerah dan pembiayaan pada tingkat SKPKD.

Pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ bendahara pengeluaran dan orang atau badan yang menerima/ menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/ atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud (Tanjung, 2009).

Dokumen pelaksanaan anggaran pada SKPD (DPA SKPD) adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/ atau yang tidak cukup tersedia dalam APBD.

Peraturan PermendagriTentang Penatausahaan Keuangan

Dalam pasal 212 Permendagri No 59 Tahun 2007 menyebutkan:

a)      Ayat 1 penerbitan SPM sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 211 ayat paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.

b)      Ayat 2 penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 211 ayat 2 (dua) paling lama 1 (satu) kerja.

Pasal 217 ayat 1 penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam pasal 217 ayat 6 paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPM.

Pasal 217 ayat 2 penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam pasal 217 ayat  7 paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

Pasal 220 ayat 1 bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persedian/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK/SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 220 ayat 8 untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran Dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan No 100/PMK.02/2010 tentang standar biaya tahun anggaran 2011 pasal 1:

a)      Ayat 1. Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus

b)      Ayat 2. Standar biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut standar biaya umum, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan

c)      Ayat 3. Standar biaya yang bersifat khusus yang selanjutnya disebut standar biaya khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.

Dalam pasal 39 Permendagri No 59 Tahun 2007 menyebutkan:

a)    Pemerintah daerah dapat memberikan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b)   Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan atau pertimbangan objektif lainnya.

c)    Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s