PAJAK DAERAH

2.1  Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak menurut Rocmat Sumitra (Mardiasmo, 2000 hal 1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Mardiasmo, 2000 hal 1) sebagai berikut :

  1. Iuran dari rakyat kepada negara, Yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
  1. Berdasarkan undang-undang, Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
  1. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah.
  2. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2. Unsur Pajak

Pajak memiliki unsur-unsur yakni hal-hal yang membentuknya. Menurut Pudyadmoko (2000) unsur pajak terdiri dari :

  1. Ada masyarakat, Untuk timbulnya pajak masyarakat harus ada, karena pajak diadakan guna memenuhi kepentingan bersama masyarakat atau kepentingan umum. Tanpa adanya masyarakat tentu tidak akan ada pajak, karena itu masyarakat dipandang sebagai ajang timubulnya pajak.
  1. Ada Undang-undang, Adanya undang-undang dan peraturan lain mencerminkan adanya nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  1. Ada pemungut pajak, Pajak dipandang sebagai peralihan kekayaan dari satu pihak kepada pihak lain yaitu dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah. Maka dengan sendirinya ada pihak yang melakukan pemungutan atau menerima pengalihan kekayaan, dalam hal ini adalah pemerintah yang merupakan penyelenggara kepentingan sekaligus penguasa.
  1. Ada Subjek pajak atau wajib pajak, Subjek pajak adalah orang pribadi/badan yang memenuhi syarat subjektif, yaitu syarat yang melekat pada orang/badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-undang. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif, dengan demikian subjek pajak belum tentu wajib pajak tetapi wajib pajak sudah pasti subjek pajak.

Subjek pajak atau wajib pajak dibedakan menjadi :

1)      Subjek pajak/wajib pajak dalam negeri adalah wajib ajak yang bertempat tingal, berkedudukan/berdomisili di dalam negeri.

2)      Subjek pajak/wajib pajak luar negeri adalah wajib pajak yang bertempat tinggal, berkedudukan/berdomisili di luar negeri.

 2.1.3. Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak menurut Tjahyono (2000) adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Berikut adalah penjelsan untuk masing-masing fungsi tersebut :

  1. Fungsi sumber keuangan negara (budgetair), Fungsi sumber keuangan negara fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
  1. Fungsi mengatur (regularend), Fungsi mengatur dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut campur tangan dalam hal mengatur, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta.

Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan :

1)      Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

2)      Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

 2.1.4. Penggolongan Pajak

Seperti yang diungkapkan dalam masdiasmo (2002), terdapat 3 jenis pengelompokan, yaitu :

1)      Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Pajak langsung, Dalam pengertian ekonomis pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah ajak yang dipungut secara berkala. Contoh pajak penghasilan.

2. Pajak tak langsung, Dalam pengertian ekonomis pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, pembuatan akte. Contoh pajak pertambahan nilai.

 2)      Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pajak subjektif (bersifat perorangan), Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektifnya yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut daya pikul.

2. Pajak objektif (bersifat kebendaan), Pajak objektif adalah pajak yang melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berkediaman di Indonesia ataupun tidak.

3)      Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi dua yaitu :

  1. Pajak Negara (pajak pusat), Pajak yang dipungut pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya.

a)      Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak :

  1. Pajak Penghasilan (PPh)
  2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  3. Bea materai

b)      Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai).

  1. Pajak Daerah,
  2. Pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti Prpinsi, Kabupaten maupun Kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing-masing.

c)      Pajak-pajak tingkat Propinsi :

  1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

d)      Pajak-pajak tingkat Kabupaten/Kota :

  1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Pengembilan Bahan Galian Golongan C
  7. Pajak Parkir
  8. Pajak Air dan Tanah
  9. Sarang Burung Walet
  10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
  11. Bea perolehan Hak atas tanah dan atau Bangunan

2.1.5. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Tjahyono (2000) ada empat syarat agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, yaitu :

  1. Prinsip Kesamaan (Equality), Prinsip Kesamaan (Equality) adalah pemungutan pajak harus adil disesuaikan dengan kemampuan atau keadan wajib pajak.
  1. Prinsip Kepastian Hukum (Certainty), Prinsip Kepastian Hukum (Certainty) adalah dalam pemungutan pajak harus jelas, tegas dan pasti sehingga dimengerti oleh wajib pajak.
  1. Prinsip Kelayakan (Convinience of Payment), Prinsip Kelayakan (Convinience of Payment) adalah pajak yang harus dipungut secara tepat serta tidak memberetkan wajib pajak, misalnya pada saat penerimaan penghasilan.
  1. Prinsip Ekonomi (Econimics of Colection), Secara ekonomi biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin.

2.1.6. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan ajak menurut Mardiasmo (2002) dibagi menjadi tiga, yaitu :

  1. Asas Dimisili (tempat tinggal), Negara dimana wajib pajak tinggal berhak mengenakan pajak terhadap semua penghasilan wajib pajak. Siapa saja yang bertempat kediaman di Indonesia dikenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh di Indonesia maupun diperolehnya dar luar Indonesia.
  1. Asas Sumber, Pengenaan pajak tergantung adanya sumber disuatu negara. Siapapun yang menerima penghasilan dari Indonesia, akan dikenakan pajak oleh negara Indonesia, baik wajib pajak bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar negeri.
  1. Asas kebangsaan, Asas ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu negara, dimana setiap oarang asing yang bertempat tinggal di Indoensia diperlukan untuk membayar pajak.

2.1.7. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak, sistem yang digunakan menurut Mardiasmo (2002) sebagai berikut :

  1. Official Assessment System, Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak harus dilunasi atau ajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif)
  2.  Self Assessment System, Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak terutang oleh wajib pajak diserahkan oeh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.
  1. With Holding System, Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

2.1.8. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Tarif pajak terdiri atas empat macam yaitu sebagai berikut :

  1. Tarif Tetap, Tarif tetap adalah tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan angka pajak.
  1. Tarif Proposional (Sebanding), Tarif Proposional adalah tarif dengan persentase tetap barapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan
  1. Tarif Progresif (Meningkat), Tarif Progresif adalah tarif dengan persentase yang semakin naik/meningkat apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak naik atau meningkat.
  1. Tarif Degresif (Menurun), Tarif Degresif adalah tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak naik atau meningkat.

 2.1.9.  Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud emerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Negara tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pekayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula eluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

 2.1.10  Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Sumber-sumber Penerimaan Daerah untuk melaksanakan azas dsentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan (pasal 5 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004). Sedangkan Pendapatan Daerah itu sendiri bersumber dari :

  1. Pendapatan Asli Daerah
  2. Dana Perimbangan
  3. Lain-lain Pendapatan

Masih menurut Undang-Undang ini, pasal 6 disebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah terdiri dari :

  1. Hasil pajak daerah
  2. Hasil retribusi pajak daerah
  3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan,
  4. Lain-lain PAD yang sah

Selanjutnya Dana Perimbangan terdiri darin :

  1. Dana bagi hasil
  2. Dana alokasi umum
  3. Dana alokasi khusus

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam, yang mana didalamnya menyebutkan bahwa bagian yang diperoleh dari pajak terdiri atas : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHT), dn Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dana alokasi umum berfungsi pemeratan antar daerah dengan tujuan semua daerah memiliki kemampuan yang relatif sama untuk membiayai pengeluarannya dalam pelaksanaan azas desentralisasi. Dana alokasi umum dialokasikan berdasarkan suatu rumus yang memasukkan unsur potensi penerimaan daerah dan kebutuhan objektif pengeluaran daerah dan dengan memperhatikan ketersediaan dana APBN.

 2.1.11.  Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan pasal 1 Undang-undangan nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang nomor 18 tahun 1997  tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

  1. Iuran dari rakyat kepada negara, bahwa yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
  2. Berdasarkan Undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
  3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
  4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, lalu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan di semua negara. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang perpajakan yang mampu menjamin adanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak. Reformasi pajak sebagai bagian dari reformasi ekonomi di Indonesia merupakan suatu usaha untuk mengelola sumber-sumber keuangan negara. Seara umum, reformasi ajak adalah proses perubahan atas sistem (perpajakan) yang ada, yang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah pada sistem yang lebih baik.

 2.1.12. Jensi-Jensir Pajak Daerah

Di indonesia jenis pajak daerah yang ditentukan oeh pemerintah daerah propinsi disebut juga pajak daerah propinsi dan di pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten disebut pajak daerah kota/kabupaten. Berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 1987 tentang pajak daerah, yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2000, jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota terdiri atas 7 Jenis Pajak yaitu :

  1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian C
  7. Pajak Parkir

Adapun jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah propinsi sebanyak 4 jenis yang terdiri dari :

  1. Pajak Kendaraan Bermotor
  2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Namun dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkann jenis pajak kabupaten atau kota selain yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas dengan memenuhi kriteria sebagaimana berikut Kurniawan (2004) :

  1. Bersifat pajak bukan retribusi, Pajak yang ditetapkan harussesuai dengan pengertian pajak, sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian pajak dalam Pasal 1 angka 6 dalam Undang-undang nomor 34 tahun 2000.
  1. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
  2. Objek dan Dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Artinya bahwa pajak dimasudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketenteraman dan kestabilan politik, enomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
  1. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan atau objek pajak pusat. Kriteria ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pengenaan terhadap objek pajak yang sama, baik di daerah maupun di pusat sehingga dengan ketentuan ini tidak akan terjadi pengenaan pajak berganda.
  1. Potensinya memadai. Kriteria ini berarti bahwa hasil pajak yang dipungut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
  1. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Kriteria ini berarti bahwa pajak yang dipungut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efesien dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.
  1. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspekkeadilan berarti objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat dilakukan pengawasan dalam pemungutan pajaknya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tarif pajak ditetapkan dngan memperhatikan keadaan wajib pajak. Kriteria kemampuan masyarakat, berarti memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
  1. Menjaga kelestarian lingkungan. Kriteria ini berarti bahwa pajak yang bersifat netral terhadap lingkungan, yakni pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan, yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan, yang akanmenjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

 2.1.13. Pajak Reklame

1. Pengertian Reklame

Masyarakat ini masih rancu dalam membedakan iklan dengan reklame. Iklan sebenarnya hanya terdapat pada surat kabar dan majalah, sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 11 tahun 2011 tentang pajak reklame, reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

 2. Subjek, Wajib Pajak dan Objek Pajak Reklame

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelengaraan reklame. Objek pajak yang dimaksud adalah :

  1. Reklame papan/Billboard/Videotron/Megatron dan sejenisnya;
  2. Reklame kain;
  3. Reklame melekat (stiker)
  4. Reklame selebaran;
  5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  6. Reklame udara;
  7. Reklame suara
  8. Reklame film/slide
  9. Reklame peragaan; dan
  10. Reklame apung.

 3. Tarif Pajak Reklame

Tarif pajak reklame itu sendiri menurut UU no. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah dan retribusi daerah paling tinggi 25%. Berdasarkan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, tarif pajaknya ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dasar pengenaan Pajak adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame. Dalam hal reklame diselenggarankan oleh pihak ketiga nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame disenggarakan sendir, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokas penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggarakan, jumlah dan ukuran media reklame.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s