Manajemen Keuangan Daerah

Perkembangan sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir (1998) s.d. 2008) mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dalam kurun yang relatif singkat, pemerintah Indonesia telah melewati serangkaian proses r waktueformasi sektor publik, khususnya reformasi manajemen keuangan daerah. Pada dasarnya reformasi manajemen keuangan daerah tersebut merupakan suatu berkah (blessing in disquesed) dari gerakan reformasi yang digelorakan pada tahun 1998 setelah Indonesia mengalami Krisis multidimensi. Tonggak sejarah reformasi manajemen keuangan daerah ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan  desentralisasi fiskal yang dimulai 1 Januari 2001. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secarah umum adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisivasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah.

Perkembangan Reformasi Manajemen Keuangan Daerah

Reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia dapat dikatakan cukup terlambat hampir dua dasawarsa dibandingkan dengan reformasi yang telah dilakukan oleh negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia juga termasuk terlambat jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Selandia Baru yang sudah sejak tahun 1970an dan 1980an telah melakukan serangkaian reformasi dibidang manajemen keuangan publik. Singapura misalnya, telah menggunakan anggaran berbasis kinerja (peformance budget) sejak tahun 1980an, sedangkan pemerintah daerah di Indonesia baru menerapkannya pada tahun 2001. Pemerintah Inggris telah memulai mereformasi sektor publiknya dengan konsep New Public Management sejak tahun 1980an. Amerika Serikat menggunakan anggaran dengan pendekatan Planning (PBBS) secara luas tahun 1965 dan Zero Base Budgeting (ZBB) tahun 1973. Selandia Baru secara radikal menggunakan akutansi akrual sejak tahun 1990an. Meskipun relatif terlambat, reformasi manajemen keuangan sektor publik di Indonesia dapat dikatakan mengalami kemajuan yang cukup pesat.

Jika dilihat dari aspek historis, perjalanan reformasi manajemen keuangan daerah di Indonesia dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu: 1) era pra-otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (1974-1999), 2) era transisi otonomi (2000-2003), dan 3) era pascatransisi (2004-sekarang). Era pra-otonomi daerah merupakan pelaksanaan otonomi ala Orde Baru berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 yang bersifat sentralistis,top down planning dan budgeting, penggunaan anggaran tradisional, rezim anggaran berimbang (balance budget), sistem pembekuan tunggal (single entry)  dan akutansi basis kas (cash basis) Selama masa pra-otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut praktis belum ada sistem akutansi keuangan daerah yang baik, yang ada baru sebatas tata buku. Pengelolaan keuangan daerah mendasarkan pada buku Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) tahun 1981 yang ada esensinya belum meru pakan sistem akuntansi, tetapi sekadar penatausahaan keuangan atau tata buku.

Era otonomi semu ini berlangsung selama 25 tahun sampai dengan pelaksanaan otonomi luas dan nyata berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang bersifat desentralisasi, bottom up (participative ) planning & budgeting, penggunaan anggaran berbasis kinerja, sistem pembukuan berpasangan (double entry bookeeping), dan akutansi basis kas modifikasian (modifiedcash basis).

Reformasi manajemen keuangan daerah mulai dilaksanakan setelah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Sebagai upaya konkret, pemerintah mengeluarkan PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dn Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP No. 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu dikeluarkan pula petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan PP No. 105 Tahun 2000, serta untu secara bertahap mengganti model tata buku sebagaimana dalam Manual Administrasi Keuangan Daerah menjadi sistem akuntansi, pemerintah mengeluarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Kopmendagri No. 29 Tahun 2002 tersebut menjadi era transisi otonomi menuju sistem yang lebih ideal.

Era transisi otonomi adalah masa antara tahun 2000 hingga 2003 yang merupakan masa awal implementasi otonomi daerah. Masa transisi otonomi ini ditandai dengan masih belum mantapnya hukum, kelembagaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM) daerah dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah. Dalam masa transsi ini masih sering terjadi uji coba sistem baru, belum mantapnya sistem sehinggasering terjadi revisi peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah. Peraturan perundangan yang menonjol dalam era ini adalah Kepmendagri No. 29 Tahun 2002.

Era pascatransisi adalah masa setelah diberlakukannya paket peraturan perundangan yang merupakan suatu peraturan menyeluruh dan komprehensif  (amnibus regulations)  mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengauditan, dan evaluasi kinerja atas pengelolaan keuangan daerah. Paket peraturan perundangan yang merupakan omnibus regulations itu antara lain:

  1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menggantikan paket peraturan perundangan yang (ICW) warisan Pemerintahan Hindia Belanda.
  2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
  3. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  5. UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (merupakan revisi UU No. 22 Tahun 1999).
  6. UU No. 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( revisi UU No. 25 Tahun 1999).
  7. PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
  8. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  9. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  10. PP No. E Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepada DPRD, dan Informasi LPPD Kepada Masyarakat.
  11. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  12. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s