Outsourcing

Outsourcing (alih daya) secara khusus didefinisikan oleh Maurice F Greaver sebagai tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan keputusannya kepada pihak lain (outside provider), dimana tindakan ini terikat dalam suatu kontrak kerjasama. Beberapa pakar serta praktisi outsourcing (alih daya) dari Indonesia juga memberikan definisi mengenai outsourcing, antara lain menyebutkan bahwa outsourcing (alih daya) dalam bahasa Indonesia disebut sebagai alih daya, adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan jasa outsourcing) (Koeshartono, dkk, 2005 : 138).

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muzni Tambusai, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mendefinisikan pengertian outsourcing (alih daya) sebagai memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut sebagai penerima pekerjaan (Koeshartono, dkk, 2005 : 139).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, terdapat persamaan dalam memandang outsourcing (alih daya) yaitu terdapat penyerahan sebagian kegiatan perusahaan pada pihak lain.

Keuntungan Melakukan Outsourcing

Beberapa keuntungan utama yang menjadi dasar keputusan untuk melakukan outsourcing adalah: (Koeshartono, dkk, 2005 : 146).

1. Fokus pada kompetensi utama

Dengan melakukan outsourcing, perusahaan dapat fokus pada core-business mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaharui strategi dan merestrukturisasi sumber daya (SDM dan keuangan) yang ada.

Perusahaan akan mendapatkan keuntungan dengan memfokuskan sumber daya ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dengan cara mengalihkan pekerjaan penunjang diluar core-business perusahaan kepada vendor outsourcing dan memfokuskan sumber daya yang ada sepenuhnya pada pekerjaan strategis yang berkaitan langsung dengan kepuasan pelanggan atau peningkatan pendapatan perusahaan.

Jika perusahaan anda adalah perusahaan manufaktur atau jasa, bukankah lebih baik anda fokus pada core-business anda membuat produk atau jasa berkualitas tinggi yang dapat memuaskan keinginan pasar, daripada menghabiskan sumber daya perusahaan yang terbatas untuk menangani persoalan ketenagakerjaan.

2. Penghematan dan Pengendalian Biaya Operasional

Salah satu alasan utama melakukan outsourcing adalah peluang untuk mengurangi dan mengontrol biaya operasional. Perusahaan yang mengelola SDM-nya sendiri akan memiliki struktur pembiayaan yang lebih besar daripada perusahaan yang menyerahkan pengelolaan SDM-nya kepada vendor outsourcing. Hal ini terjadi karena vendor outsourcing bermain dengan “economics of scale” (ekonomi skala besar) dalam mengelola SDM. Sama halnya dengan perusahaan manufaktur, semakin banyak produk yang dihasilkan, semakin kecil biaya per-produk yang dikeluarkan. Bagi vendor outsourcing, semakin banyak SDM yang dikelola, semakin kecil juga biaya per-orang yang dikeluarkan.

Selain itu, karena masalah ketenagakerjaan adalah core-business, efisiensi dalam mengelola SDM menjadi perhatian utama vendor outsourcing. Dengan mengalihkan masalah ketenagakerjaan kepada vendor outsourcing, perusahaan dapat melakukan penghematan biaya dengan menghapus anggaran untuk berbagai investasi di bidang ketenagakerjaan termasuk mengurangi SDM yang diperlukan untuk melakukan kegiatan administrasi ketenagakerjaan. Hal ini tentunya akan mengurangi biaya overhead perusahaan dan dana yang dihemat dapat digunakan untuk proyek lain yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas produk/jasa.

Bagi kebanyakan perusahaan, biaya SDM umumnya bersifat tetap (fixed cost). Saat perusahaan mengalami pertumbuhan positif, hal ini tidak akan bermasalah. Namun saat pertumbuhan negatif, hal ini akan sangat memberatkan keuangan perusahaan. Dengan mengalihkan penyediaan dan pengelolaan SDM yang bekerja diluar core-business perusahaan kepada vendor outsourcing, perusahaan dapat mengendalikan biaya SDM dengan mengubah fixed cost menjadi variable cost, dimana jumlah SDM disesuaikan dengan kebutuhan core-business perusahaan.

Pentingnya mengendalikan biaya SDM dapat kita lihat saat ini. Krisis yang disebabkan oleh kerapuhan dan ketidakpastian ekonomi serta politik global menyebabkan pendapatan perusahaan terus menurun. Hal ini diperparah dengan munculnya kompetitor-kompetitor baru yang membuat persaingan pasar menjadi tidak sehat. Situasi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan baik besar maupun kecil berusaha keras untuk tetap bertahan hidup dengan cara melakukan PHK besar-besaran untuk mengurangi fixed cost yang umumnya berada dikisaran 60-70% dari total biaya rutin

3. MemanfaatkanKompetensi Vendor Outsourcing

Karena core-business-nya dibidang jasa penyediaan dan pengelolaan SDM, vendor outsourcing memiliki sumber daya dan kemampuan yang lebih baik dibidang ini dibandingkan dengan perusahaan. Kemampuan ini didapat melalui pengalaman mereka dalam menyediakan dan mengelola SDM untuk berbagai perusahaan. Saat menjalin kerjasama dengan vendor outsourcing yang profesional, perusahaan akan mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan keahlian vendor outsourcing tersebut untuk menyediakan dan mengelola SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk perusahaan kecil, perusahaan yang baru berdiri atau perusahaan dengan HRD yang kurang baik dari sisi jumlah maupun kemampuan, vendor outsourcing dapat memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaan. Karena bila tidak ditangani dengan baik, pengelolaan SDM dapat menimbulkan masalah dan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan, bahkan dalam beberapa kasus mengancam eksistensi perusahaan.

Perusahaan Lebih Ramping dan Lebih Gesit Dalam Merespon Pasar

 Setiap perusahaan, baik besar maupun kecil, pasti memiliki keterbatasan sumber daya. Dengan melakukan outsourcing, perusahaan dapat mengalihkan sumber daya yang terbatas ini dari pekerjaan-pekerjaan yang bersifat non-core dan tidak berpengaruh langung terhadap pendapatan dan keuntungan perusahaan kepada pekerjaan-pekerjaan strategis core-business yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, pendapatan dan keuntungan perusahaan.

Jika dilakukan dengan baik, outsourcing dapat membuat perusahaan menjadi lebih ramping dan lebih gesit dalam merespon kebutuhan pasar. Kecepatan merespon pasar ini menjadi competitive advantage (keunggulan kompetitif) perusahaan dibandingkan kompetitor. Setelah melakukan outsourcing, beberapa perusahaan bahkan dapat mengurangi jumlah karyawan mereka secara signifikan karena banyak dari pekerjaan rutin mereka menjadi tidak relevan lagi.

Mengurangi Resiko

Dengan melakukan outsourcing, perusahaan mampu mempekerjakan lebih sedikit karyawan, dan dipilih yang intinya saja. Hal ini menjadi salah satu upaya perusahaan untuk mengurangi resiko terhadap ketidakpastian bisnis di masa mendatang. Jika situasi bisnis sedang bagus dan dibutuhkan lebih banyak karyawan, maka kebutuhan ini tetap dapat dipenuhi melalui outsourcing. Sedangkan jika situasi bisnis sedang memburuk dan harus mengurangi jumlah karyawan, perusahaan tinggal mengurangi jumlah karyawan dengan kontrak kerja outsourcing saja, sehingga beban bulanan dan biaya pemutusan karyawan dapat dikurangi. Resiko perselisihan dengan karyawan bila terjadi PHK pun dapat dihindari karena secara hukum hal ini menjadi tanggung jawab vendor outsourcing. Berbekal pengalaman yang panjang dalam melayani berbagai jenis perusahaan, vendor outsourcing dapat meminimalisir masalah-masalah yang mungkin timbul terkait dengan penyediaan dan pengelolaan SDM.

Meningkatkan Efisiensi dan Perbaikan pada Pekerjaan Non-Core

Saat ini banyak sekali perusahaan yang memutuskan untuk mengalihkan setidaknya satu pekerjaan non-core mereka dengan berbagai alasan. Mereka umumnya menyadari bahwa merekrut dan mengkontrak karyawan, menghitung dan membayar gaji, lembur dan tunjangan-tunjangan, memberikan pelatihan, administrasi umum serta memastikan semua proses berjalan sesuai dengan peraturan perundangan adalah pekerjaan yang rumit, banyak membuang waktu, pikiran dan dana yang cukup besar. Mengalihkan pekerjaan-pekerjaan ini kepada vendor outsourcing yang lebih kompeten dengan memberikan sejumlah fee sebagai imbalan jasa terbukti lebih efisien dan lebih murah daripada mengerjakannya sendiri.

 

Dasar Hukum Outsourcing

Dasar hukum outsourcing adalah Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan: Pasal 64 Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa Pekerja/Buruh yang dibuat secara tertulis (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, 2011: 11-5).

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, outsourcing dibagi menjadi dua jenis:  (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, 2011: 11-5).

  1. Pemborongan pekerjaanyaitu pengalihan suatu pekerjaan kepada vendor outsourcing, dimana vendor bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pekerjaan yang dialihkan beserta hal-hal yang bersifat teknis (pengaturan oerasional) maupun hal-hal yang bersifat non-teknis (administrasi kePekerjaan). Pekerjaan yang dialihkan adalah pekerjaan yang bisa diukur volumenya, dan fee yang dikenakan oleh vendor adalah rupiah per satuan kerja (Rp/m2, Rp/kg, dsb). Contoh: pemborongan pekerjaan cleaning service, jasa pembasmian hama, jasa katering, dsb.
  2. Penyediaan jasa Pekerja/Buruhyaitu pengalihan suatu posisi kepada vendor outsourcing, dimana vendor menempatkan karyawannya untuk mengisi posisi tersebut. Vendor hanya bertanggung jawab terhadap manajemen karyawan tersebut serta hal-hal yang bersifat non-teknis lainnya, sedangkan hal-hal teknis menjadi tanggung jawab perusahaan selaku pengguna dari karyawan vendor.

Pengaturan pelaksanaan outsourcing bila dilihat dari segi hukum ketenagakerjaannya seperti apa yang disebutkan di atas adalah untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan outsourcing dan dalam waktu bersamaan waktu tertentu/kontrak: sehingga mengaburkan hubungan industrial adalah tidak benar. Pelaksaaan hubungan kerja pada outsourcing telah diatur secara jelas dalam pasal 65 ayat (6) dan (7) dan pasal 66 ayat (2) dan (4) Undang-Undang ketangakerjaan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, 2011: 11-5).

Memang pada keadaan tertentu sangat sulit untuk mendefenisikan /menentukan jenis pekerjaan yang dikategorikan penunjang. Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan persepsi dan adakalanya juga dilatarbelakangi oleh kepentingan yang diwakili untuk memperoleh keuntungan dari kondisi tersebut. Disamping itu bentuk-bentuk pengelolaan usaha yang sangat bervariasi dan beberapa perusahaan multinasional dalam era globalisasi ini, membawa bentuk baru kemitraan usahanya, menambah semakin kompleknya kerancuan tersebut. Oleh karena itu melalui keputusan menteri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 ayat (5) Undang-Undang ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 diharapkan mampu mengakomodir /memperjelas dan menjawab segala sesuatu yang menimbulkan kerancuan tersebut dengan mempertimbangkan masukan dari semua pihak pelaku proses produksi barang maupun jasa (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, 2011: 11-5).

Selain dari upaya tersebut, untuk mengurangi timbulnya, kerancuan, dapat pula dilakukan dengan membuat dan nenetapkan skema proses produksi suatu barang maupun jasa, sehingga dapat ditentukan pekerjaan pokok/utama (core business); di luar itu berarti pekerjaan menunjang. Dalam hal ini untuk menyamakan persepsi perlu dikomunikasikan dengan pekerja/buruh dan SP/SB serta instansi terkait untuk kemudian dicantumkan dalam peraturan Perusahaan/Perjanjian, Kerja Bersama (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, 2011: 11-5).

 

Pelaksanaan Outsourcing

Terminologi outsourcing terdapat dalam pasal 160 1 b KUH Perdata yang mengatur perjarjian-perjanjian pemborongan pekerjaan, yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang kesatu, pemborong, mengikatkan diri untuk membuat suatu kerja tertentu bagi pihak yang lain, yang yang memborongkan dengan menerima bayaran tertentu. Sementara dalam UU ketenagagakerjaan  No 13 Tahun 2003 secara eksplisit  tidak ada istilah outsourcing, tapi praktek outsourcing dimaksud dalam UUD ini dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam pasal 64, pasal 65 dan pasal 66 (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, 2011: 11-5).

Praktek outsourcing dalam Undang-Undang ketenagakerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan persyaratan yang sangat ketat, sebagai berikut: (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, 2011: 11-5).

  1. Bagian pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahan penerima pekerjaan, diharuskan memenuhi syarat-syarat:
  1. Apabila bagaian pekerjaan tersebut terpisah dari kegiatan utama.
  2. Bahan pekerjaan itu merupakan kegiaqtan penunjang dilakukan secara terpisaah dari kegiatan utama perusahaan secara keseluruhan, sehingga  kalau dikerjakan pihak lain tidak akan mengambat proses produkksi secara langsung.
  3. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan.
    1. Perusahaan penerima pekerjaaan harus berbadan hukum. Ketentuan ini diperlukan karena banyak perusahaan penerima pekerjaan yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban terhadap hak-hak buruh  sebagaimana mestinya, sehingga pekerja buruh menjadi terlantar. Oleh karean itu berbadan hukum menjadi sangat penting agar tidak menghindar dari tanggung jawab. Dalam hal perusahaan penerima pekerjaan tidak berbadan hukum dan bagian pekerjaan yang di outsourcing tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas, maka status hubungan kerja yang semula dengan perusahaan penerimaan pekerjaan, demi hukum beralih kepada permasalahan pemberi pekerjaan.
    2. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja  bagi pekerja /buruh  pada perusahaan penerima pekerja  sekurang-kurangnya sama  dengan pekerja buruh  pada perusahaan pemberi kerja dimaksudkan agar terdapat perlakuan yang sama  terhadap pekerja buruh baik diperusahaan penerima pekerjaan  karena pada hakekatnya bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, sehingga tidak ada lagi syarat-syarat kerja,upah, perlindungan kerja yang lebih rendah.
    3. Hubungan kerja yang terjadi pada outsourcing adalah antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pekerjaan dan dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis. Hubungan kerja tersebut pada dasarnya PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu) /tetap dan bukan kontrak akan tetapi dapat pula dilakukan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)/kontrak apabila memenuhi semua persyaratan baik formal maupun materiil sebagaimana diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. Dengan demikian maka hubungan kerja pada outsourcing  tidak dalam bentuk PKWT/kontrak, apalagi akan sangat keliru kalau ada yang beranggapan bahwa outsourcing selalu dan sama PKWT.

Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang merupakan salah satu bentuk outsourcing harus dibedakan dengan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (labour supplier) sebagaimana diatur dalam pasal 35, 36, 37, dan 38 Undang-Undang Ketenagkerjaan No 13 Tahun 2003 dimana apabila tengakerja telah ditempatkan, maka hubungan kerja yang terjadi sepenuhnya adalah pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi kerja bukan dengan Lembaga Penempatan Tenga Kerja Swasta tersebut (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu, 2011: 11-5).

Dalam pelaksanaan penyedian jasa pekerja/buruh, perusahaan pemberi kerja tidak boleh memperkerjakan pekerja/buruh untuk melaksanakan  kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi. Kegiatan dimaksud antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning service), usaha penyedia makanan bagi pekerja/buruh (catering), usaha jasa penunjang di pertambangan  dan perminyakan serta usaha penyedia angkutan pekerja/buruh.

Disamping persyaratan yang berlaku untuk pemborongan pekerjaan, perusahaan penyedian jasa pekerja/buruh bertanggungjawab dalam hal perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja dan perselisihan hubungan industrial yang terjadi.

 

Pekerjaan yang Dapat Dialihkan

Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

  1. Pasal65 
    1. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.
    2. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1)   Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;

2)   Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;

3)   Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;

4)   Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

5)   Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum.

  1. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi Pekerja/Buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
  3. Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan Pekerja/Buruh yang dipekerjakannya.
  4. Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
  5. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja Pekerja/Buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja Pekerja/Buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan.
  6. Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8). maka hubungan kerja Pekerja/Buruh dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
  1. Pasal 66
    1. Pekerja/Buruh dari perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
    2. Penyediaan jasa Pekerja/Buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

2)   Adanya hubungan kerja antara Pekerja/Buruh dan perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh;

3)   Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf (a) adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; 

4)   Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh; dan 

5)   Perjanjian antara perusahaan pengguna jasa Pekerja/Buruh dan perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

  1. Penyedia jasa Pekerja/Buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
  2. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf (a), huruf (b), dan huruf (d) serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara Pekerja/Buruh dan perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh beralih menjadi hubungan kerja antara Pekerja/Buruh dan perusahaan pemberi pekerja.

 

Perjanjian Kerja Dengan Sistem Outsourcing

Bentuk hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan dimakud, diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antar perusahaan penerima pekerjaan dengan pekerja yang dipekerjakan, yang dapat didasarkan atas PKWTT atau PKWT, sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Apabila ketentuan sebagai badan hukum dan/atau tidak dibuatnya perjanjian secara tertulis tidak dipenuhi, demi hukum status hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Hal itu, menyebabkan hubungan kerja beralih antara pekerja dengan perusahaan pemberi kerja, dapat berupa waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu, tergantung pada bentuk perjanjian kerjanya semula (Pasal 64 dan 65 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

Pengusaha yang memasok penyediaan tenaga kerja kepada perusahaan pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan dibawah perintah langsung dari perusahaan pemberi kerja, disebut dengan perusahaan penyedia jasa pekerja. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja wajib berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi ketenagakerjaan. Apabila tidak dipenuhi ketentuan sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja, demi hukum status hubungan kerja antara pekerja dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja, beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan pemberi pekerjaan

Pekerjadari Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses  produksi. Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi dipersyaratkan: a) adanyan hubungan kerja antara pekerja dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja, b) perjanjian kerja dapat berupa PKWT atau PKWTT yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, c) perlindungan upah dan kesejateraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja, dan d) perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja, dibuatsecara tertulis sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain: pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, tenaga pengaman, jasa penunjangdi pertambangan dan perminyakan, serta penyediaan angkutan pekerja.

Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun penyelesaian perselisihan antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dengan pekerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja yang bekerja pada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja, juga memperoleh hak yang sama dengan yang diperjanjikan, mengenai perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dengan pekerja lainnya di perusahaan pengguna jasa pekerja (Pasal 66 Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).

Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yang Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yang memperoleh pekerjaan dari  pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan, kedua belah pihak wajib membuat perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat: a) jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja dari perusahaan penyedia jasa, b) penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, hubungan kerja yang terjadi adalah antara Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dengan pekerja yang dipekerjakan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja, sehingga perlindungan upah dan kesejahteran, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja, dan c) penegasan bahwa Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja, bersedia menerima pekerja dari Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja sebelumnya untuk jenis Perjanjian dimaksud selanjutnya didaftarkan pada instansi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota tempat Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja melaksanakan pekerjaan.

Bagi Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yang melaksanakan pekerjaan pada perusahaan pemberi kerja yang berada dalam wilayah lebih dari satu Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, pendaftarn dilakukan pada instansi ketenagakerjaan Provinsi. Apabila Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja melaksanakan pekerjaan pada perusahaan pemberi kerja yang berada dalam wilayah lebih dari satu provinsi, pendaftaran dilakukan pada Direktorat Jendral Pembinaan  Hubungan  Industrial  di Jakarta, pendaftaran dilakukan dengan melampirkan konsep (draft) perjanjian kerja. Apabila perjanjian itu tidak dilakukan, instansi ketenagakerjaan akan mencabut izin operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja yang bersangkutan, dengan tetap menanggung hak-hak pekerja yang bersangkutan (Kepmenakertrans No. KEP. 101/MEN/VI/2004) Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menetapkan syarat  bahwa, Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Hubungan kerja antara pekerja dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja.
  2. Perjanjian kerja yang berlaku antara pekerja dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja, adalah PKWT yang memenuhi ketentuandan/atau PKWTT yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; Perlindungan upah dan kesejateraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja.
  3. Perjanjianantara perusahaan pengguna jasa pekerja dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja dibuat secara tertulis dan wajib memuat ketentuan dalam Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan persyaratan ini tentunya perlu pula diawasi oleh perusahaan pemberi kerja, agar tidak terjadi pelanggaran hukum oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja, yang dapat mengganggu kelancaran jalannya perusahaan.

Indikator Keberhasilan Penerapan Sistem Outsourcing

Faktor-faktor keberhasilan penerapan outsourcing arus adanya kerjasama dan komitmen yang jelas antara kedua belah pihak agar outsourcing dapat berjalan sebagaimana harapan yang keseluruhan perjanjian kerjasama tersebut dinyatakan secara jelas dan terperinci di dalam kontrak outsourcing. Faktor keberhasilan outsorcing adalah sebagai berikut: (Imam, 2009).

  1. Komitmen dari pihak yang terlibat yang dilihat dari indikator:
    1. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.
    2. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
    3. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Detail Aturan outsourcing didefinisikan dalam kontrak kerja yang dilihat dari indikator:

                                1.     Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;

                                2.     Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;

                                3.     Jabatan atau jenis pekerjaan;

                                4.     Tempat pekerjaan;

                                5.     Besarnya upah dan cara pembayarannya;

                                6.     Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;

                                7.     Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan

                                8.     Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

                                9.     Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

  1. Update perjanjian antar pengguna dan tenaga outsourcing yang dilihat dari indikator:
    1. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu tertentu didasarkan atas:

1)   Jangka waktu; atau

2)   Selesainya suatu pekerjaan tertentu

  1. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tidak tertentu didasarkan atas:

2)   Masa percobaan pekerjaan paling lama 3 Dua) bulan

3)   Perusahan dilarang membayar upah dibawah upah minimum yang berlaku

 

Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa/Buruh

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia KEP.101/MEN/VI/2004 tentang tata cara perijinan perusahaan penyedia jasa/buruh dalam pasal 2 menyebutkan Untuk dapat menjadi perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh perusahaan wajib memiliki ijin operasional dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota sesuai domisili perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh. Untuk mendapatkan ijinoperasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh perusahaan menyampaikan permohonan dengan melampirkan:

  1. Copy pengesahan sebagai badab hukum berbentuk Perseorangan Terbatas atau Koperasi;
  2. Copy anggaran dasar yang di dalamnya memuat kegiatan usaha penyedia jasa pekerja/buruh;
  3. Copy SIUP;
  4. Copy wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku.

Pasal 4 Dalam hal perusahaan penyedia jasa memperoleh pekerjaan dari perusahaan pemberian pekerjaan kedua belah pihak wajib membuat perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat :

  1. Jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja/buruh dari perusahaan jasa;
  2. Penegasan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud huruf a, hubungan kerja yang terjadi adalah antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja/buruh yang dipekerrjakan perusahaan penyedia jasa sehingga perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul manjadi tanggung jawab perusahaan -enyedia jasa pekerja/buruh;
  3. Penegasan bahwa perusahaan penydia jasaja/burh bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelumnya untuk jenis-jenis pekerja yang terus menerus ada di perusahaan pemberi kerja dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh

 

Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Pasal 1Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

  1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.
  2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.
  3. Pengusaha adalah
  4. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusaha an mil ik sendiri;.
  5. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusaha an bukan miliknya;
  6. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia me wakili perusahaan sebaga imana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
  7. Perusahaan adalah

Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

  1. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

 

Perkembangan Outsourcing Dunia Internasional dan Indonesia

  1. Perkembangan Outsourcing Dunia Internasional

Secara umum perkembangan dari tingkat penerapan outsourcing di dunia pada era globalisasi meningkat dengan tajam. Karena itu Bartkus and Jurevicius menyebutnya sebagai the age of outsourcing. Kondisi tersebut menjadikan praktek outsourcing telah melanda di berbagai sektor, misalnya sektor jasa. Praktek outsourcing pada industri jasa, terutama meningkat pesat pada industri yang membutuhkan information technologi/IT. Namun demikian perkembangan outsourcing di sektor tersebut yang secara khusus terjadi di Amerika telah menjadi isu politik dikarenakan pekerja outsourcing umumnya merupakan imigran atau pekerja migran.

Sektor jasa lainnya yang banyak menerapkan outsourcing adalah usaha perhotelan. Dalam jenis usaha ini, outsourcing digunakan untuk cleaning services, laundry, security dan information technology (IT). Bahkan pada jenis usaha tersebut penggunaan outsourcing menyentuh produksi intinya. Outsourcing juga dilakukan pada sektor perdagangan, misalnya sektor logistik. Sektor lainnya yang banyak menerapkan outsourcing adalah sektor perbankan, terutama untuk pengunaan IT-nya.

Semakin pentingnya outsourcing ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang begitu pesat di mana teknologi terbukti berpengaruh terhadap efisiensi operasionalisasi perusahaan. Studi dari Bartel et.al memperlihatkan bahwa terdapat hubungan antara perubahan teknologi dengan outsourcing, di mana outsourcing menjadi pilihan yang menguntungkan ketika perubahan teknologi berkembang pesat. Praktek sistem outsourcing selama ini lebih banyak menguntungkan perusahaan melalui efisiensi biaya produksi.Efisiensi terjadi dikarenakanpekerja dibayar dengan upah murah dan diiringi dengan tidak adanya tunjangan yang harus diberikan kepada pekerja. Studi Hojnik di Slovenia, terbukti secara statistik bahwa alasan pengunaan outsourcing adalah untuk menekan biaya. Begitu juga studi McCann di Irlandia bahwa outsourcing telah meningkatkan keuntungan perusahaan. Studi Spencer di Cina dan India juga memperlihatkan bahwa outsourcing internasional memiliki biaya yang murah. Karena efek positif dari pengunaan outsourcing telah terjadi pergeseran dari sifat outsourcing. Jika awalnya untuk mendukung proses kegiatan pendukung perusahaan tetapi sekarang banyak perusahaan melakukannya pada kegiatan produksi inti secara ekstensif.

Keuntungan lain yang diperoleh dengan mengunakan outsourcing adalah persoalan hubungan ketenagakerjaan di mana praktek ini tidak menimbulkan banyak tuntutan dari para pekerja. Pelaksanaan outsourcing dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing, para pekerja akan berpikir dua kali untuk terlibat dalam serikat pekerja, meskipun pekerja menyadari bahwa dengan berserikat pekerja memiliki kekuatan dan posisi tawar dikarenakan pekerja telah bekerja untuk memberikan keuntungan bagi pengusaha. Karena itu persoalan outsourcing ini dalam perspektif ketenagakerjaan sering dilihat sebagai persoalan sosial atau social perspective.

  1. Perkembangan Outsourcing Dunia Internasional

Sama halnya dengan perkembangan di dunia internasional, praktek outsourcing di Indonesia merupakan bukan sesuatu hal baru karena pada jaman kolonial Belanda, sistem kerja kontrak sudah dipraktekkan di perkebunan-perkebunan sebagai wujud penjajahan asing atas Indonesia. Kisah lengkap kuli kontrak dapat ditemukan di dalam buku yang ditulis oleh Jan Breman berjudul : “Menjinakkan Sang Kuli”. Sebuah sistem kerja kontrak yang diberlakukan oleh pengusaha perkebunan dengan dukungan pemerintah kolonial Belanda melalui Ordonansi Kuli dan Poenale Sanctie. Sebuah sistem kerja yang tidak memperdulikan nasib para kuli. Kuli bukan dianggap sebagai manusia tetapi hanya kumpulan pribadi-pribadi yang sah untuk dikejami dan dianiaya. Dalam perkembangannya, terutama saat ini, secara umum perkembangan penerapan outsourcing di Indonesia terus meningkat.

Hasil survei yang dilakukan oleh Tim Sharing Vision dan hasil survei dari beberapa publikasi di luar negeri hasilnya hampir sama, hanya berbeda 2 persen. Namun demikian, persoalan sistem outsourcing cenderung menjadi suatu persoalan tersendiri, terutama bagi kalangan yang tidak setuju dengan praktek tersebut. Dari penjelasan di atas sangat menarik untuk dilakukan analisis lebih lanjut terhadap praktek outsourcing di Indonesia.

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s