Konsep Tentang Kemiskinan

2.1    Konsep Tentang Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan dari berbagai sudut pandang. Semula yang dimaksud dengan miskin dimasyarakat hanya berdasarkan pada ketidak mampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan fisik (pengeluaran) saja. Indikator utama yang dipakai adalah penduduk yang mempunyai sumberdaya untuk memenuhi konsumsi 2.100 kalori perhari perkapita. Selanjutnya batasan pemahaman tersebut mengalami perkembangan, dimana kemiskinan kemudian diartikan menjadi ketidakmampuan memenuhi standar hidup yang layak seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih dan lain-lain yang sering diukur dengan indeks perkembangan manusia (BPS, 2002).

Kemiskinan dapat pula dipandang dari sudut pandang kerentanan dan resiko untuk jatuh miskin dan ketidakberdayaan lainnya yang dihubungkan dengan kecenderungan tidak didengarnya suara kaum miskin dalam proses kehidupan sosial masyarakat. Gejala kemiskinan  tersebut dilapangan dapat diketahui seperti kekurangan gizi, buta huruf, penyakit dan lingkungan tempat tinggal yang kotor. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Definisi kemiskinan ekonomi dihubungkan dengan konsep kemiskinan pada dasarnya terkait dengan perbandingan antara tingkat pendapatan dan kebutuhan. Dalam hal ini, yang dimaksud, dengan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum, untuk memungkinkan seseorang hidup layak. Dalam kondisi dimana tingkat pendapatan tidak dapat setam dengan kebutuhan minimum, maka orang atau keluarga tersebut dapat dimasukkan ke dalam kelompok miskin. Dengan kata lain, diperlukan suatu tingkat pendapatan minimum untuk orang atau suatu keluarga memenuhi kebutuhan dasarnya agar bisa keluar dari kelompok miskin.

Kemiskinan dapat diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan seseorang atau suatu keluarga dengan tingkat pendapatan yang memadai sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum. Diketahui, tingkat pendapatan minimum merupakan garis batas antara keadaan miskin dan tidak miskin, yang biasa disebut sebagai garis kemiskinan. Konsep ini biasa dipakai sebagai alat untuk mengukur dan mengelompokkan penduduk dalam kemiskinan mutlak (Bappeda Kota Bengkulu, 2008).

Konsep kemiskinan ekonomi yang didasarka atas variable kebutuhan dasar minimum merupakan konsep yang tidak sulit untuk dipahami. Bila pendapatan seseorang atau keluarga berada dibawah kebutuhan minimum, maka seseorang atau keluarga tersebut dapat digolongkan miskin. Dengan demikian, tidak sulit apabila konsep tersebut digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat kemiskinan (Bappeda Kota Bengkulu, 2008).

Kemiskinan juga dapat dipandang dalam aspek yang lebih luas (multidimensi). Kemiskinan dalam konteks ini didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pemikiran dan pengakuan gender bahwa setiap orang laki-laki atau perempuan mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan masyarakat lainnya. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami secara sempit hanya berdasarkan kemampuan ekonomi semata tetapi sesuai dengan pengertian kemiskinan multidimensi. Pengertian tersebut meliputi kegagalan penduduk dalam pemenuhan hak-hak dasar dan menghilangkan perbedaan perlakuan gender bagi seseorang atau kelompok orang, laki-laki atau perempuan, sehingga sanggup menjalani kehidupan yang bermartabat (Bapennas, 2005).

Kemiskinan menurut Todaro (2004:35) ada dua katagori yaitu kemiskinan absolut dan culturar kemiskinan absolut yaitu sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu sandang pangan dan papan. Mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau dibawah kemiskinan garis internasional. sedangkan kemiskinan kultural adalah kemiskinan karena budaya yang berlaku dimasyarakat yang menyebabkan masyarakat enggan melakukan perubahan meskipun ada bantuan, selanjutnya kemiskinan relative yaitu ketika individu yang berpenghasilan redah (terlepas apakah mereka miskin secara absolute atau tidak) tidak dapat meminjam uang pada umumnya mereka tidak dapat menyediakan pendidikan yang memadai untuk anak-anak mereka atau memulai dan mengembangkan bisnis.

Definisi kemiskinan ada bermacam-macam, antara lain kemiskinan diartikan sebagai sebuah kondisi kehilangan (deprevation) terhadap sumber-sumber pemenuh kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Mereka yang berada dalam katagori miskin hidupnya serba kekurangan (Usman, 2003:33 dalam Rozi 2008:44).

Kriteria kemiskin menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan (2002:4-5) (dalam Rozi 2008:45) ada beberapa, antara lain:

  1. Kriteria Bank Dunia: Kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan minimum USD 1,00 per hari.
  2. Kriteria BPS: Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang hanya dapat memenuhi makananya kurang dari 2100 kalori per hari.
  3. Kriteria BKKBN: Kemiskinan adalah keluarga miskin pra sejahtera apabila tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya seluruh keluarga tidak mampu makan dua kali sehari, seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja sekolah dan bepergian, bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah, serta tidak mampu membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan.

2.1.1        Indikator Kemiskinan

Meskipun fenomena kemiskinan itu merupakan sesuatu yang kompleks dalam arti tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi-dimensi lain di luar ekonomi, namun selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta (lack of income and assets) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya berada dalam lingkungan dimensi ekonomi (Nanga, 2006:77).

 

Pengukuran tingkat kemiskinan di Indonesia pertama kali secara resmi dipublikasikan BPS pada tahun 1984 yang mencakup data kemiskinan periode 1976-1981. semenjak itu setiap tiga tahun sekali BPS menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin, yaitu pada saat modul konsumsi tersedia. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas, yang disebut batas miskin atau garis kemiskinan. Berdasarkan hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978, seseorang dapat dikatakan hidup sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya minimal sebesar 2100 kalori perhari. Mengacu pada ukuran tersebut, maka batas miskin untuk makanan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan energinya sebesar 2100 kalori perhari. Agar seseorang dapat hidup layak, pemenuhan akan kebutuhan makanan saja tidak akan cukup, oleh karena itu perlu pula dipenuhi kebutuhan dasar bukan makanan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa lainnya. Ringkasnya, garis kemiskinan terdiri atas dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan bukan makanan (BPS, 2007).

Analisis faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan atau determinan kemiskinan pernah dilakukan oleh Ikhsan (1999:20). Ikhsan, membagi faktor-faktor determinan kemiskinan menjadi empat kelompok, yaitu modal sumber daya manusia (human capital), modal fisik produktif (physical productive capital), status pekerjaan, dan karakteristik desa. Modal SDM dalam suatu rumah tangga merupakan faktor yang akan mempangaruhi kemampuan suatu rumah tangga untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Dalam hal ini, indikator yang sering digunakan adalah jumlah tahun bersekolah anggota keluarga, pendidikan kepala keluarga, dan jumlah anggota keluarga. Secara umum semakin tinggi pendidikan anggota keluarga maka akan semakin tinggi kemungkinan keluarga tersebut bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi.

Variabel modal fisik, yang antara lain luas lantai perkapita dan kepemilikan asset seperti lahan, khususnya untuk pertanian. Kepemilikan lahan akan menjadi faktor yang penting mengingat dengan tersedianya lahan produktif, rumah tangga dengan lapangan usaha pertanian akan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Kepemilikan modal fisik ini dan kemampuan memperoleh pendapatan sebagai tenaga kerja akan menjadi modal utama untuk menghasilkan pendapatan keluarga. Anggota rumah tangga yang tidak memiliki modal fisik terpaksa menerima pekerjaan dengan bayaran yang rendah dan tidak mempunyai alternatif untuk berusaha sendiri. Komponen selanjutnya adalah status pekerjaan, di mana status pekerjaan utama kepala keluarga jelas akan memberikan dampak bagi pola pendapatan rumah tangga. World Bank (2002:13) mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahtaraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, selain itu memudahkan investor untuk melakukan investasi di daerah yang bersangkutan.

2.1.2        Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

1. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.

2. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga.

3. Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.

4. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.

5. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

2.1.3        Program Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan Perkotaan

Program Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan dilaksanakan sejak tahun 2009 sebagai upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “Lembaga kepemimpinan Masyarakat” yang representative, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat dimasa mendatang serta menyiapkan “program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan” yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Lembaga kepemimpinan masyarakat (BKM/LKM) yang mengakar, representative dan dipercaya tersebut diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka” sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.

Pendekatan atau upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

  1. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
  2. Memposisikan masyarakat sebagai penentu /pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
  3. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
  4. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan berkelanjutan (BPM Prov. Bengkulu, 2008:2).
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s